Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berencana mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Mendag justru menuding media massa salah memberitakan perihal penggunaan produk dalam negeri. "Saya tidak putuskan apa-apa, itu salah beritanya di koran. Tidak ada SKB," ucap Mendag.
Seusai memberi laporan kepada SBY menjelang kunjungan kerja ke Lamongan, Jawa Timur, di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (17/2), Mendag menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri pada dasarnya hanya imbauan pemerintah belaka. "Kami mengimbau untuk program aku cinta produk Indonesia, bukan sesuatu yang dipaksakan dan jelas tidak bisa dipaksakan," ujarnya.
Mendag mengemukakan, pemerintah justru mengeluarkan peraturan berkaitan pengadaan barang dalam negeri untuk mendorong atau pengamanan. "Jadi ini kembali pada program pemulihan sektor riil secara menyeluruh yang sudah diluncurkan sejak Oktober lalu," jelas Medag.
Ketentuan itu, lanjut Mendag, untuk mendorong program aku cinta produk Indonesia. "Kita sendiri yang harus apresiasi produk indonesia, makanya program alas kaki untuk tingkatkan apresiasi produk Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah disebut-sebut berencana mengeluarkan SKB yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Kemungkinan SKB itu akan dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
SKB ini merupakan petunjuk teknis terbitnya instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan sepatu produk lokal oleh semua PNS.
Seusai memberi laporan kepada SBY menjelang kunjungan kerja ke Lamongan, Jawa Timur, di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (17/2), Mendag menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri pada dasarnya hanya imbauan pemerintah belaka. "Kami mengimbau untuk program aku cinta produk Indonesia, bukan sesuatu yang dipaksakan dan jelas tidak bisa dipaksakan," ujarnya.
Mendag mengemukakan, pemerintah justru mengeluarkan peraturan berkaitan pengadaan barang dalam negeri untuk mendorong atau pengamanan. "Jadi ini kembali pada program pemulihan sektor riil secara menyeluruh yang sudah diluncurkan sejak Oktober lalu," jelas Medag.
Ketentuan itu, lanjut Mendag, untuk mendorong program aku cinta produk Indonesia. "Kita sendiri yang harus apresiasi produk indonesia, makanya program alas kaki untuk tingkatkan apresiasi produk Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah disebut-sebut berencana mengeluarkan SKB yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Kemungkinan SKB itu akan dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
SKB ini merupakan petunjuk teknis terbitnya instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan sepatu produk lokal oleh semua PNS.
Menurut saya, untuk menggunakan produk dalam negri untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari kita sangatlah sulit. Masih ada beberapa kebutuhan kita yang hanya dapat dipenuhi oleh produk-produk dari luar negri. Tetapi, lebih baik jika mulai sekarang kita memilih produk dalam negri yang berkualitas baik terlebih dahulu, baru jika tidak menemukan nya kita mencari produk dari luar.
BalasHapus